TREND PERANGKAP SISTEM KONTRAK KERJA

Ign. Herry Hendroharjuno, SH

Dewasa ini telah berkembang trend perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam melaksanakan manajemen kekaryawanan/perburuhan dengan menerapkan sistem kontrak dalam hubungan kerja dengan pekerja/buruh. Karena posisi buruh yang serba terjepit, di satu sisi kebutuhan perut buruh dan keluarga begitu mendesak di lain sisi kesempatan kerja sangat langka sementara antrian orang yang menginginkan pekerjaan begitu panjang, maka tidak ada pilihan bagi mereka selain menerima system kerja kontrak tersebut.
Kondisi tersebut sangat memprihatinkan, karena kebanyakan jenis pekerjaan di mana sistem itu di terapkan sebenarnya tidak termasuk yang dapat dijadikan obyek system kontrak atau kalau dalam istilah hukumnya “perjanjian kerja untuk waktu tertentu”. Mereka, yang kebanyakan buruh di tingkatan operator, telah dipaksa untuk menerima system kontrak yang sebetulnya hanya dapat diberlakukan pada buruh berketrampilan tinggi (high skilled workers). Mereka dipaks untuk menyepakati ketentuan yang sebenarnya sudah denga sendirinya “membunuh” diri mereka sendiri, apalagi tidak ada jaminan apapun terhadap mereka selepas kontrak. Dalam peratiran hukum perburuhan yang berlaku, sistem kontrak kerja hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.
Lebih dari itu, sistem kontrak ini telah melanggar regulasi yang berlaku yang menegaskan bahwa buruh hamya mempunyai 2 tahapan : training/masa percobaan dan tetap. selepas masa 3 bulan, apabila seorang buruh terus dipekerjakan oleh pengusaha, maka secara hukum dengan sendirinya buruh tersebut telah menjadi buruh tetap dari perusahaan tersebut.
Paradigma tersebut merupakan salah satu pola kontrol yang dikembangkan oleh pengusaha agar bisa mengamankan kepentingan-kepentingannya. Pola ini makin mengancam posisi pekerja yang sudah terpuruk karena secara sistematis hubungan kerja digiring pada pola yang mengebiri pada hak-hak buruh dan mengeliminir peluang bagi buruh untuk melawan. Pola ini diterapkan untuk mengontrol (embryo) militansi dan keradikalan segelintir buruh yang punya kesadaran akan hak sekaligus keberanian untuk memperjuangkan. Apabila ada seorang dua orang buruh mulai berani vokal mempertanyakan haknya, maka akan serta merta tidak diperpanjang kontraknya.
Di samping itu, tentu saja motif ekonomis juga turut memperparah tingkat merajalelanya aplikasi sistem komtrak ini. Dengan pembatasan waktu perjanjian maka pengusaha akan diuntungkan karena keseluruhan masa kerja dari buruh tidak akn diperhitungkan, yang dinilai hanya sebatas dursi kontrak kerja tersebut. Juga pengusaha akan diuntungkan dalam kaitannya denga ketentuan regulasi hukum yang tidak mensyaratkan adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan indrustrial bagi pemutusan hubungan kerja akibat berakhirnya masa kontrak.
Dalam tataran ideal, sistem kontrak kerja sebenarnya diciptakan sebagai penghargaan terhadap tingginya tingkat profesionalitas dan produktifitas tenaga kerja yang dalam jenis dan sifat pekerjaan tertentu mampu memberikan kontribusi besar pada perusahaan sehingga perlu penyeimbangan dalam bargaining process dengan pemilik modal atau manajemen perusahaan. Dalam situasi demikian, tenaga kerja diberi keleluasaan untuk menentukan posisi dan keadaan man yang paling produktif bagi dirinya. Kenyataannya bargaining process semacam ini hanya dimiliki oloh sebagian kecil saja dari anggota kelas buruh kita, dan celakanya terhadap buruh ditingkatan operatorlah sistem ini diterapkan.
Dengan adanya motif dan kepentingan keuntungan ekonomis dari pengusaha atau pemilik modal sebagai mana yang diuraikan di atas maka kemudian merebak trend pemberlakuan sistem kontrak kerja terhadap obyek pekerja yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan. Realitas yang ada dilapangan menunjukkan semakin meluasnya pola kontrak ini hingga masuk kesegala sektor. Pemandangan yang kemudian kita dapati adalah seorang buruh amplas dari perusahaan meubel besar, atau buruh di sebuah pabrik tekstil ataupun guru pada suatu sekolah milik yayasan swasta yang dikontrak untuk kerja secar tahunan. Untuk tetap terus dipakai oleh pemberi kerja, maka buruh atau guru tersebut harus menunjukkan perilaku yang “manis” dan produktif. Kalau tidak, maka ia harus rela angkat kaki dari tempat kerjanya dengan pesangon sebesar setahun terakhir mereka dikontrak. Gejala demikian kalau tidak dicermati, dikritisi dan disikapi maka yang terjadi adalah bahwa seolah tidak ada yang salah dengan sistem ini dan semua menganggap penerapannya adalah baik-baik saja dan wajar. Ini adalah situasi yang berbahaya dan harus ada upaya aktif perlawanan dari segenap elemen buruh untuk mengeliminir trend perangkap sistem kontrak kerja yang membelenggu, melemahkan bahkan membunuh buruh. Dan karena lemahnya posisi buruh, tentu saja intervensi Negara mutlak diperlukan untuk mengatasi situasi tersebut.

1)Disajikan dalam forum diskusi tentang perburuhan dengan peserta anggota PPMP (Paguyuban pekerja muda peduli ) di Wisma Syalom, Bndungan tanggal 25 September 2004
2)Advokst pada Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia (YAPHI) Surakarta

~ oleh dezradikky pada Maret 27, 2008.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: