Kenaikan BBM Ditolak 6 Fraksi di DPRD Provinsi Jabar

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat menolak rencana kenaikan BBM karena dianggap membebani rakyat miskin. Opsi penolakan itu akan disampaikan kepada Dewan Perwakiulan Rakyat RI setelah Rapat Paripurna Khusus pada tanggal 22 Mei 2008 mendatang, atau sebelum keputusan pemerintah menaikan harga BBM.

 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.14 triliun untuk 19,1 juta rumah tangga miskin ditambah gula dan beras yang akan diberikan dalam dua tahap, Juni dan Desember 2008, dianggap tidak menyelesaikan masalah. Pemda Provinsi Jabar justru melihat BLT akan menimbulkan masalah baru karena berakibat pada dampak sosial yang lebih buruk.

 

Uang tunai Rp100.000 per bulan tidak seimbang dengan dampak kenaikan BBM karena kenaikan harga kebutuhan pokok tidak mungkin ditutupi dengan bantuan uang tunai tersebut.

 

“BLT sebaiknya diganti menjadi program padat karya untuk meningkatkan penghasilan rakyat miskin,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Nu’man Abdul Hakim usai Rapat Paripurna 12 Raperda Provinsi Jawa Barat di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung, Rabu (14/5) sore.

 

Kenaikan BBM di tengah poenurunan daya beli masyarakat sebesar 30% di jawa Barat justru akan jadi ledakan kemiskinan yang luar biasa. Nu’man Abdul Hakim juga mengatakan usai kenaikan BBM nanti Pemda Provinsi Jabar harus membuat anggaran untuk menutupi dampak kenaikan BBM tersebut.

 

Selama ini Pemda Jabar mengawasi pendistribusian barang-barang subsidi dari pemerintah pusat. Oleh karena itu Nu’man Abdul Hakim menghimbau agar aparat kepolisian menindak tegas penimbun BBM dan sembako yang berakibat pada penyengsaraan rakyat.

 

Menurut Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat H.A.M. Ruslan didampingi Wakil Ketua DPRD Rudy Harsa Tanaya dan Komisi B DPRD Jabar Hidayat Zaini, menyatakan bahwa 6 Fraksi di DPRD menolak rencana kenaikan BBM kecuali Fraksi Partai Demokrat.

 

“Kenaikan BBM bukan alternatif penyelesaian. Pemerintah Pusat diharapkan bisa mencari solusi terbaik,” kata H.A.M. Ruslan di ruang kerjanya, Rabu (14/5) sore.

 

Penolakan rencana kenaikan BBM dari DPRD Provinsi Jawa Barat itu merupakan aspirasi rakyat Jawa Barat pada umumnya.

~ oleh dezradikky di/pada Mei 19, 2008.